'Ada Kesalahan Dalam Kebijakan Industri Nasional'

19:42 | Labels: |

http://www.terrasys.biz
Media : Bisnis Indonesia
Halaman : I2 (Manufaktur), Section Level 1
Tanggal : Friday, January 22, 2010
Penulis : Tri D. Pamenan
Tone : Neutral
Summary :
JAKARTA; Sebagian kalangan di DPR mengjngatkan pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan posisi Indonesia dalam menghadapi pelak­sanaan ACFTA karena selama ini telah terjadi kekeliruan dalam penyu­sunan kebijakan industri nasional.


'Ada kesalahan dalam kebijakan industri nasional'


JAKARTA; Sebagian kalangan di DPR mengjngatkan pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan posisi Indonesia dalam menghadapi pelak­sanaan ACFTA karena selama ini telah terjadi kekeliruan dalam penyu­sunan kebijakan industri nasional.

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PPP Iskandar Saichu mengingatkan kesiapan Indonesia dalam mengha­dapi Asean-China Free Trade Area sa­rigat ditentukan oleh keberhasilan in­dustrialisasi di dalam negeri.

Selama 5 tahun terakhir, lanjut dia, Komisi VI mencatat bahwa pertum­buhan industri nasional jauh di ba­wah target yang ditetapkan, yaitu se­kitar 8%.

Selain itu, pertumbuhan industri menunjukkan penurunan terus me­nerus selama 5 tahun terakhir, dari sekitar 7,2% pada 2004, menjadi 5,86% pada 2005, 5.15% pada 2007 dan akhirnya hanya sekitar 3.9% pa­da 2009.

"Data pertumbuhan sejak 5 tahun terakhir ini menunjukkan ada kesa­lahan dalam kebijakan industri kita."

lerkait dengan pro kontra soal pe­laksanaan ACFTA, dia meminta para negosiator yang mewakili Indonesia dalam penyusunan ACFTA dapat memberikan penjelasan secara jernih ke publik dan tidak melempar tang­gung jawab.

"Fakta yang terjadi, ketika masalah ACFTA tersebut menjadi isu politik ekonomi yang sangat penting, sama sekali tidak terdengar suara tim nego­siator itu. Tentunya publik ingin tahu seberapa jauh para negosiator terli­bat," ujarnya.

Inventarisasi

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Fir­manzah mengatakan pemerintah per­lu segera menginventarisasi secara detail problematika nil yang dihadapi Indonesia terkait implementasi ACFTA.

Menurut dia, seharusnya Menko Perekonomian Hatta Radjasa segera meminta Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Perindus­trian MS Hidayat bersama-sama un­tuk memecahkan permasalahan-per­masa.lahan terkait pelaksanaan ACFTA.

"Seharusnya Menko Perekonomian dapat mendudukkan bersama .Men­perin dan Mendag untuk mencari so­lusi dan menghindari pandangan masyarakat tentang pergesekan di an-. tara menteri-menteri dalam kabinet KIB II ini," ujarnya kemarin.

Dengan mengumpulkan seluruh data dan informasi terkait, selanjut­nya pelaksanaan ACFTA akan dapat dibandingkan untuk dinilai untung ruginya bagi rakyat Indonesia.

Jika memang setelah dilakukan kajian pelaksanaan ACTFA dinilai menguntungkan dan tidak perlu di­tunda, maka langkah itu harus di­dukung semua pihak. Pihak yang se- lama ini menentang hams mau me­nerima hal ini.

"Namun jika ternyata setelah di­hitung dari segala aspek, ternyata kondisi saat ini akan merugikan bangsa Indonesia, maka pemerintah hams segera menunda. Tentunya perhitungan itu juga termasuk biaya penalti dari Pemerintah China," pa­parnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat optimistis produk-produk industri lo­kal dari 12 sektor manufaktur bisa ja­di andalan ekspor ke China, sekaligus sehagai penyeimbang agresivitas ma­suknya barang-barang China ke Indo­nesia yang bisa memicu defisit perda­gangan.

Sektor yang dimaksudkannya ada­lah tekstil dan produk tekstil, industri mesin, maritim, makanan dan minu­man, industri logam, kimia hulu, kimia hilir, kerajinan, industri hasil hutan dan pertanian, elektronik, in­dustri aneka, .serta alat transportasi darat dan kedirgantaraan.

0 comments:

Post a Comment

Text Widget

Only search in this site

Text Widget